Pegawai KPK: Atasan Kami Pimpinan KPK Bukan Menteri Yuddy

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi

Justice National - Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, tidak berhak memberikan teguran atas aksi damai yang dilakukan hari ini.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, mengatakan Menteri Yuddi tidak membawahi KPK.

"Kalau setahu saya atasan kami ya pimpinan KPK, bukan menteri PAN dan RB," ujar Priharsa di KPK, Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Pegawai KPK, lanjut Priharsa, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 103/2012 tentang perubahan atas PP No 63/2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantsan Korupsi (SDM KPK).

Dilansirkan dari Tribunnews.com, Selasa (3/3/2015). Adapun pegawai KPK, kata Priharsa terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan PNS yang dipekerjakan. Nah, semua unsur tersebut tadi ikut dalam aksi menentang pelimpahan kasus Budi Gunawan.

Untuk itu, Priharsa menyarankan agar Menteru Yuddy langsung membicarakannya dengan pimpinan KPK.

"Di undang-undang disebutkan keputusan tertinggi ada di tangan KPK. Ya mungkin Pak Yuddy bilang ke pimpinan KPK. Setahu saya yang ada di PP, keputusan tertinggi ada di pimpinan KPK," tukas Priharsa.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, meminta kepada jajaran pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya mematuhi keputusan pimpinan.

"Semua ada prosedur hukum, harus saling menghormati tugas masing-masing dan diikuti kesepakatan para pimpinan. Tidak boleh ada pembangkangan," ujar Yuddy di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Tags : #Yuddy Chrisnandi              #KPK     

Baca Juga Berita ini