Setelah Dilantik, Ini Tugas Illiza
http://atjehjustice.blogspot.com/2014/06/setelah-dilantik-ini-tugas-illiza.html
Foto : harianaceh.co
Justice Aceh - Banda Aceh - Gubernur Aceh Zaini Abdullah, meminta Walikota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal melanjutkan program kerja yang sudah direncanakan Almarhum Ir. H. Mawardy Nurdin, M.Eng Sc. Selain itu, Doto Zaini memberi enam tugas berat yang harus dikerjakan Illiza.
“Saya memberikan apresiasi di masa kepemimpinan almarhum Mawardy Nurdin dan saudari IIlliza, Kota Banda Aceh menunjukkan perkembangan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang sangat baik. Untuk itu ke depan Saudari Walikota yang baru kami lantik harus bisa melanjutkannya ke arah yang lebih baik lagi,” kata Zaini Abdullah, pada pengambilan sumpah dan pelantikan Illiza Sa’aduddin Djamal, SE sebagai Walikota Banda Aceh untuk sisa masa jabatan tahun 2012-2017, Senin (16/6), di ruang rapat DPRK Banda Aceh.
“Saya memberikan apresiasi di masa kepemimpinan almarhum Mawardy Nurdin dan saudari IIlliza, Kota Banda Aceh menunjukkan perkembangan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang sangat baik. Untuk itu ke depan Saudari Walikota yang baru kami lantik harus bisa melanjutkannya ke arah yang lebih baik lagi,” kata Zaini Abdullah, pada pengambilan sumpah dan pelantikan Illiza Sa’aduddin Djamal, SE sebagai Walikota Banda Aceh untuk sisa masa jabatan tahun 2012-2017, Senin (16/6), di ruang rapat DPRK Banda Aceh.
Seperti dilansir harianaceh.co, Selasa (17/06/2014), Enam tugas berat plus satu tambahan yang harus diemban Illiza, masing-masing, meningkatkan kreativitas yang pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro penurunan kemiskinan. Rancang bangun pemerintahan harus mampu menggerakkan potensi sumberdaya manusia di daerah ini. Jangan lupa untuk menjadikan gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kata Doto Zaini. Kemudian, mengembangkan citra positif organisasi pemerintah, sehingga masyarakat percaya dan mau berperan aktif membangun Kota Banda Aceh yang lebih maju dan mandiri, dalam upaya mewujudkan Banda Aceh sebagai model Kota MadaniMenegakkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, seperti keterbukaan, bebas dari praktek korupsi, akuntabel dan tertib administrasi dalam segala hal.
Ke tiga, katanya, Illiza dihimbau untuk melanjutkan semangat reformasi birokrasi yang sudah berjalan di daerah ini. Bangun komunikasi efektif dan harmonis dengan legislatif. Terus tingkatkan kapasitas aparatur. Jangan sampai ada pengangkatan pejabat di lingkungan SKPK atas dasar hubungan personal, tapi angkatlah mereka yang memiliki kapabilitas dan kompetensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Ke empat, kata Zaini, meningkatkan terobosan yang telah dicapai sebelumnya. Sebagai contoh, tata ruang dan pelayanan publik Kota Banda Aceh telah mendapat pengakuan dan penghargaan nasional Adipura.
Selanjutnya mengembangkan potensi pariwisata Kota Banda Aceh. Jumlah wisatawan mancanegara dan domestic meningkat, khususnya psca tsunami, infrastruktur pariwisata telah baik. “Saya harap semua ini digerakkan lebih aktif, jalinlah kerjasama dengan kabupaten/kota tetangga, seperti Sabang dan Aceh Besar, serta d engan kota di semenanjung, Malaysia dan Thailand serta negara-negara lain, sehingga mampu menunjang terbukanya investasi modern di kawasan ini, Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan untuk kegiatan tersebut,” ujar Zaini.
Ke enam, katanya, dalam menyongsong pilpres yang sudah dekat, sebagai Kepala Pemerintah di Kota Banda Aceh, Illiza diminta mensukseskan pesta demokrasi itu. “Gunakan seluruh komponen birokrasi di Pemerintah Kota Banda Aceh agar menjaga netralitas dalam menyikapi Pemilu tersebut. Kesuksesan Pemilu legislatif di kota ini beberapa waktu lalu harus dicapai pula pada Pemilu Presiden mendatang. Zaini menambahkan, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, selain sebagai Kepala Pemerintah di tingkat provinsi, gubernur juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota. Ini tugas ke tujuh, “Penting jalinan komuniksi yang baik antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk mensinergikan pembangunan Aceh dengan lebih baik ke depan,” katanya.
Ke tiga, katanya, Illiza dihimbau untuk melanjutkan semangat reformasi birokrasi yang sudah berjalan di daerah ini. Bangun komunikasi efektif dan harmonis dengan legislatif. Terus tingkatkan kapasitas aparatur. Jangan sampai ada pengangkatan pejabat di lingkungan SKPK atas dasar hubungan personal, tapi angkatlah mereka yang memiliki kapabilitas dan kompetensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Ke empat, kata Zaini, meningkatkan terobosan yang telah dicapai sebelumnya. Sebagai contoh, tata ruang dan pelayanan publik Kota Banda Aceh telah mendapat pengakuan dan penghargaan nasional Adipura.
Selanjutnya mengembangkan potensi pariwisata Kota Banda Aceh. Jumlah wisatawan mancanegara dan domestic meningkat, khususnya psca tsunami, infrastruktur pariwisata telah baik. “Saya harap semua ini digerakkan lebih aktif, jalinlah kerjasama dengan kabupaten/kota tetangga, seperti Sabang dan Aceh Besar, serta d engan kota di semenanjung, Malaysia dan Thailand serta negara-negara lain, sehingga mampu menunjang terbukanya investasi modern di kawasan ini, Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan untuk kegiatan tersebut,” ujar Zaini.
Ke enam, katanya, dalam menyongsong pilpres yang sudah dekat, sebagai Kepala Pemerintah di Kota Banda Aceh, Illiza diminta mensukseskan pesta demokrasi itu. “Gunakan seluruh komponen birokrasi di Pemerintah Kota Banda Aceh agar menjaga netralitas dalam menyikapi Pemilu tersebut. Kesuksesan Pemilu legislatif di kota ini beberapa waktu lalu harus dicapai pula pada Pemilu Presiden mendatang. Zaini menambahkan, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, selain sebagai Kepala Pemerintah di tingkat provinsi, gubernur juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota. Ini tugas ke tujuh, “Penting jalinan komuniksi yang baik antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk mensinergikan pembangunan Aceh dengan lebih baik ke depan,” katanya.
Baca Juga Berita ini
