Salah satu mal di Mataram diduga larang karyawan berhijab
https://atjehjustice.blogspot.com/2015/01/salah-satu-mal-di-mataram-diduga-larang.html
| Ilustrasi Berhijab |
Justice Regional - Mataram, Salah satu perusahaan di Mataram diduga melakukan pelarangan karyawan mengenakan hijab. Hal ini sontak membuat wali kota Mataram merasa geram.
Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh meminta agar perusahaan yang melarang karyawannya berhijab harus siap meninggalkan Kota Mataram, karena hal itu tidak sejalan dengan visi dan misi kota yang maju, religius dan berbudaya.
"Jika benar ada perusahaan yang melarang karyawannya menggunakan jilbab, harus 'enyah' dari Kota Mataram," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (9/1/2015).
Pernyataan itu dikemukakan wali kota terkait adanya temuan dari salah satu perusahaan yakni di Tiara Mall yang disebutkan melarang karyawannya berhijab, khususnya untuk pegawai yang ada di konter pakaian.
Wali kota mengatakan, dalam hal ini pihaknya membutuhkan kepastian terhadap informasi larangan tersebut, karena jika hal itu benar terjadi kebijakan perusahaan itu patut disayangkan.
Apalagi Kota Mataram memiliki motto maju, religius dan berbudaya, sehingga tidak ada lembaga manapun yang boleh membatasi warga kota untuk melaksanakan keyakinannya.
Sebagai ibu kota provinsi, penduduk kota sangat heterogen dengan multi etnis, multi agama sehingga semua memiliki ruang yang sama untuk mengekspresikan atau mengamalkan nilai-nilai agama dan nilai budayanya.
"Dengan demikian larangan-larangan berhijab itu tidak boleh ada, justru dengan membatas-batasi akan merugikan sebab ini merupakan cara berpikir mundur," ujarnya, seperti dilansir Antara.
Terkait dengan itu, sebagai bentuk perhatian serius pemerintah kota terhadap masalah larangan berhijab ini, pemerintah kota akan memanggil manajemen dari Tiara Mall, untuk mendapatkan penjelasan langsung dari pihak Tiara Mall.
Bagaimana jika larangan berhijab itu menjadi syarat dari 'pemasok' seperti yang dikemukakan Direktur Tiara Mall, Ahyar menegaskan, tidak ada istilah 'pemasok'.
"Dalam hal ini tidak ada istilah 'pemasok' karena larangan berhijab sudah menyinggung masalah persoalan agama dan budaya, dan ini sudah menjadi prinsip kita. 'pemasok' barang ini mau mencari rezeki atau mencari masalah," katanya.
Ia berharap, jika para pengusaha ingin mencari rezeki di Kota Mataram maka harus mengikuti aturan di daerah ini, sebab Kota Mataram bukan kota yang ekslusif tetapi justru sangat terbuka dan penuh dengan suasana harmonis, toleransi, dan saling menghormati.
"Untuk itu, hargai nilai-nilai dan kearifan lokal, jangan sampai mencari masalah. Apalagi lahan yang digunakan adalah lahan milik pemerintah kota sehingga kita bisa saja melakukan tinjauan terhadap izin operasionalnya," ucapnya. | Merdeka.com
Baca Juga Berita ini
