Isu Mutasi Turunkan Etos Kerja Pejabat

Anggota DPRK Aceh Selatan Alja Yusnadi 

Justice Aceh - Tapaktuan, Anggota DPRK Aceh Selatan Alja Yusnadi menyesalkan terkait merebaknya isu mutasi pejabat sejak beberapa hari terakhir, karena isu itu telah mengakibatkan menurunnya etos kerja pejabat daerah.

“Isu mutasi pejabat ini telah berembus sejak awal bulan Januari 2015 lalu. Bahkan ada satu sumber mengatakan mutasi akan di gelar tanggal 15 Januari tapi kenyataannya batal. Saat ini isu mutasi tersebut terus bergulir bagai bola panas di kalangan pejabat daerah,” katanya di Tapaktuan, Senin (19/1/2015) yang dilansirkan Antaraaceh.com.

Menurutnya, terus bergulirnya isu mutasi yang tidak jelas kapan pelaksanaannya tersebut, sangat merugikan daerah dan rakyat Aceh Selatan. Sebab, gencarnya berembus isu mutasi pejabat telah berimbas kepada menurunnya semangat (etos) kerja para pejabat daerah, yang akhirnya tentu berpotensi dapat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat.

“Seharusnya, jika memang Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra SH ingin menggelar mutasi pejabat, maka hendaknya kebijakan itu langsung di lakukan tidak perlu menunggu waktu terlalu lama sampai isu mutasi itu merebak kemana-mana sehingga meresahkan pejabat daerah,” kata Alja Yusnadi.

Yang lebih di sesalkan lagi, sambung Alja, jika terkait beberapa kali penundaan rencana mutasi pejabat daerah itu, di sebabkan karena adanya intervensi dari pihak-pihak lain yang mencoba mempengaruhi Bupati dalam mengambil keputusan.

“Terkait mutasi pejabat itu adalah sepenuhnya hak prerogatif Bupati tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun. Oleh karena itu, saya berharap dalam mengambil kebijakan Bupati harus punya prinsip dan sikap tegas.

Apalagi pelaksanaan evaluasi kinerja masing-masing SKPK telah di lakukan beberapa waktu lalu, dalam mengambil kebijakan terkait mutasi pejabat merupakan sebuah langkah yang sangat tepat jika Bupati berpedoman dari hasil evaluasi itu,” pinta Alja.

Dalam kesempatan itu, legislator dari Partai PDIP ini juga mengharapkan bahwa, terkait rencana akan digelarnya mutasi pejabat secara besar-besaran dalam waktu dekat ini, sebisa mungkin dapat dihindari konflik kepentingan sesama para pejabat teras Pemkab Aceh Selatan.

Sebab, ujarnya, tarik menarik kepentingan sesama elit pejabat Pemkab Aceh Selatan tersebut di khawatirkan akan berimbas kepada terganggunya pelayanan terhadap masyarakat serta program pembangunan daerah ke depannya.

“Kepada para pejabat teras Aceh Selatan, kami meminta terkait rencana pelaksanaan mutasi pejabat, tolong utamakan kepentingan rakyat dan daerah dari kepentingan pribadi dan kelompok masing-masing. Serahkan persoalan mutasi pejabat kepada Bupati sebab hal itu merupakan sepenuhnya hak prerogatif Bupati, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan antar pejabat daerah terkait mutasi pejabat,” tandas Alja.

Tags :   #SKPK       #DPR      #Mutasi        

Baca Juga Berita ini