Jokowi diminta tertibkan izin tambang di wilayah konservasi
https://atjehjustice.blogspot.com/2014/12/jokowi-diminta-tertibkan-izin-tambang.html
 |
| Presiden RI Joko WIdodo |
Justice National - Jakarta, Koalisi Anti Mafia Tambang menemukan berbagai kerusakan lingkungan dari hasil eksplorasi tambang yang ada di wilayah Indonesia. Anggota LSM AURIGA, Syahrul mengungkapkan, tak sedikit perusahaan tambang yang melanggar Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan membongkar wilayah hutan lindung serta konservasi yang harusnya dilindungi negara.
"Permasalahan di IUP agak complicated. Awal permasalahan ketika izin itu keluar di kawasan hutan lindung dan konservasi," ujar Syahrul di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Minggu (7/12/2014) dilansirkan Merdeka.com.
Syahrul menegaskan, seharusnya wilayah konservasi merupakan daerah yang dilindungi negara. Dia menuding ada peran Pemerintah Daerah dalam persoalan ini. Sebab, izin awal ada di Pemda.
Syahrul mempertanyakan latar belakang Pemda mengeluarkan IUP di wilayah hutan lindung dan konservasi.
Padahal, pembukaan wilayah konservasi dan hutan merupakan titik awal adanya konflik sengketa lahan dengan warga setempat.
"Banyak kejadian mereka (Pemda) berikan IUP lalu akhirnya ada perubahan RT RW di Dispenda. Nah itu lah yang memicu konflik sengketa lahan," bebernya.
Syahrul menambahkan, saat ini terdapat 4.672 IUP yang tidak masuk kategori Clean and Clear. "Atau sebanyak 43,87 persen dari total 10.648 IUP. Hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola sistem perizinan pertambangan di Indonesia," tegasnya.
Syahrul mengungkapkan, pemerintahan Jokowi perlu menertibkan izin agar tidak ada lagi operasional pertambangan minerba di kawasan hutan konservasi di seluruh Indonesia.
"Karena lahan seluas 1,372 hektar izin tambang berada di kawasan hutan konservasi, yakni terdiri dari 1,16 juta hektar izin pinjam kawasan hutan (IIPKH) untuk IUP, 110.000 hektar untuk kontrak karya (KK) dan 101,990 hektar untuk perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) berada di kawasan hutan konservasi," jelas Syahrul
Baca Juga Berita ini
