Politisi Demokrat: Jokowi Tak Jalankan Prinsip 'Good Governance'
https://atjehjustice.blogspot.com/2014/11/politisi-demokrat-jokowi-tak-jalankan.html
 |
| Herman Khaeron @ skalanews.com |
Justice Politics - Jakarta, Partai Demokrat mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo. Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron menilai banyak hal dalam pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada penjelasan dan mengabaikan prinsip 'Good Governance'.
Ia mencontohkan penggabungan nomenklatur kementerian dan pada saat yang sama penghapusan kementrian, peluncuran berbagai aneka kartu, dan kenaikan harga BBM tanpa ada konsultasi dengan DPR dan penjelasan kepada publik.
"Kami mendukung seribu persen terhadap program-program pro rakyat, namun mekanismenya harus ditempuh dengan baik agar transparan dan akuntabel, serta tidak menjadi persoalan dikemudian hari, meski itu hak prerogatif presiden," tutur Herman melalui pesan singkat, Minggu (23/11/2014) seperti dilansirkan Tribunnews.com.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat itu menuturkan penggabungan dan penghapusan beberapa kementerian belum dijelaskan arah dan tujuannya.
Semisal alasan ristek dan dikti digabung atau dikdasmen dan dikti dipisah, Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhutanan digabung, kementrian ESDM tergabung dalam Menko maritim.
"Kemudian tiba-tiba muncul peluncuran berbagai kartu yang belum dijelaskan secara komprehensif dari mana program itu? Bagaimana dengan pengadaan jutaan kartu? Dari mana anggaran pembuatan kartunya? Apakah sebagai konpensasi kenaikan harga BBM atau melanjutkan pemerintahan sebelumnya, semua ini harus dijelaskan kepada publik," ungkapnya.
Kemudian tanpa penjelasan juga manaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu tidak tepat. Sebab, sebelumnya. terjadi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar gas (BBG).
Presiden Jokowi, kata Herman, terkesan terburu-buru dan mengabaikan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Sudah dapat dipastikan seluruh harga-harga akan naik dan dipastikan juga akan menurunkan daya beli masyarakat.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV itu, diperlukan persiapan yang matang untuk menaikan harga BBM bersubsidi berikut dengan program perlindungan sosial dan kompensasinya. Harus ada penjelasan yang utuh sesuai dengan perundang-undangan agar kedepan tidak menimbulkan permasalahan.
"Lebih jauh sebaiknya pengurangan subsidi BBM di bicarakan dulu dengan DPR agar kenaikan harga dan perlindungan sosialnya, serta arah penggunaan penghematanya bisa diputuskan secara legitimit," tuturnya.
Baca Juga Berita ini
