.

Romy Tuding SK Penyopotannya Ilegal


Justice Politik - Jakarta- Romahurmuzy tidak hanya mengaku masih sah sebagai Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2011-2015, tapi dia juga menuding surat pencopotannya sebagai Sekjen yang dikeluarkan DPP PPP adalah ilegal.

Hal ini ditegaskan Romy - sapaan Romahurmuzy- menanggapi pernyataan Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha yang menyebut pencopotan dirinya dilakukan atas dasar Rapat Pimpinan Harian (PH) DPP PPP, Jumat (18/4) pagi.

Romy mengatakan, Seharusnya, keputusan itu hanya bisa dilakukan bersama-sama oleh ketua umum, 4 orang wakil ketua umum, ketua bidang organisasi, sekjen, dan wasekjen bidang organisasi, seperti diberitakan Jpnn.com Jumat ( 18/04/2014).

"DPP PPP tidak pernah mengadministrasikan surat keputusan terkait pemecatan atau rolling siapapun fungsionaris PPP. Dengan demikian, surat keputusan apapun yang muncul, adalah ilegal," tegas Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PPP itu.

Ditambahkan, keputusan itu jelas melanggar AD/ART PPP, dan dengan demikian batal demi hukum sesuai hasil konsultasi kami kepada Mahkamah Partai.
Baca Juga Berita ini close button minimize button maximize button

Berita Lainnya

Politik 2674550573788875894

Justice Terkini



Berita Sebelumnya...

Berita Foto


Translate

.
item