Politikus PAN: Perbedaan Pendapat Tak Boleh Rusak Tujuan Nasional

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, presiden terpilih Joko Widodo, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan (kiri-kanan)

Justice Politics - Jakarta, Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi pertemuan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dengan pimpinan parlemen beberapa waktu lalu. Pertemuan itu dinilai sangat baik dalam rangka membangun komunikasi politik antarelite.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai pertemuan sekaligus menepis anggapan adanya satu kelompok atau kekuatan politik yang berniat menggagalkan dan menghalagi pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober nanti. Lewat pertemuan itu, isu yang disebarkan selama ini gugur.

"Mereka yang bertemu adalah komponen lengkap pemimpin kekuatan politik yang ada. Empat pemimpin lembaga tinggi negara itulah yang menentukan arah perjalanan bangsa ini. Kita bersyukur memiliki elite politik seperti mereka yang tanggap membaca situasi," kata Saleh di Jakarta, seperti yang dilansirkan tribunnews.com, Minggu (12/10/2014).

Menanggapi isu tentang adanya pihak yang hendak menggagalkan pelantikan presiden dan wapres, kata Saleh, fraksi PAN di MPR betul-betul menyayangkannya. Sebaliknya, Fraksi PAN dipastikan akan menghadiri pelantikan itu dengan menurunkan anggota lengkap.

Bagi PAN pelantikan Presiden dan Wapres RI adalah sejarah yang tidak boleh ternoda. Peristiwa itu akan dicatat, dibaca, dan dikenang para generasi muda di masa depan. PAN memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal dan menyukseskannya.

"PAN berpendapat perbedaan pandangan dan pilihan politik tidak boleh merusak tujuan nasional, menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dalam konteks ini, politik hanya alat untuk mencapai tujuan. Sebagai alat, kepentingan politik komunal dan temporal tak boleh merusak tujuan mulia," tegasnya.

Baca Juga Berita ini