PDIP: Jokowi-JK Kian Tak Terbendung
http://atjehjustice.blogspot.com/2014/07/pdip-jokowi-jk-kian-tak-terbendung.html
Justice Politik - Jakarta - Partai Gerindra boleh mengklaim elektabilitas Prabowo-Hatta sudah menang Pilpres. Namun kubu Jokowi-JK juga yakin jagoannya semakin tak terbendung.
Wasekjen PDIP yang juga Jubir Tim Sukses Jokowi-JK Hasto Kristiyanto menuturkan pasangan capres nomor dua itu semakin kuat di H-1 Pilpres. Puncak pergerakan rakyat tanpa mobilisasi di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juli 2014, disebut Hasto, semakin menunjukkan kekuatan Jokowi.
"Gerakan rakyat berbicara mendukung Jokowi tersebut adalah buah dari solidaritas rakyat atas serangan hitam yang secara masif menimpa Jokowi," kata Hasto dalam siaran pers, lansir news.detik.com, Selasa (8/7/2014).
Selain itu, sejumlah survei capres menunjukkan elektabilitas Jokowi-JK masih di atas Prabowo-Hatta. Hasto mencontohkan hasil survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) yang menyatakan Jokowi-JK menembus 51 persen sementara Prabowo-Hatta hanya sekitar 43 persen alias Jokowi unggul 8 persen.
"Alvara Research Center pada 3-5 Juli 2014 menyatakan Jokowi-JK 50,6 persen; Prabowo-Hatta 42,2 persen atau Jokowi-JK unggul 8,4 persen. Satu lagi dari Political Wave, menyatakan Jokowi-JK 60,5 persen dan Prabowo-Hatta 39,5 persen," kata orang dekat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini.
Dia menyimpulkan black campaign terhadap Jokowi-JK tidak efektif. Kendati demikian, kubu Jokowi-JK tetap tak mau jemawa dan lengah. Hasto menambahkan, tugas selanjutnya adalah memastikan pengawasan di setiap Tempat Pemungutan Suara agar suara rakyat yang berdaulat benar-benar diwujudkan.
Ia juga menyatakan apa yang terjadi di Hong Kong di mana banyak WNI tak bisa memberikan hak pilih seharusnya tidak boleh terjadi lagi. "Apapun alasannya, hak rakyat yang berdaulat tidak boleh dikerdilkan oleh teknis administrasi pemilu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.
Terakhir, Hasto menegaskan kini tiba saatnya untuk menjadikan kekuatan perubahan rakyat sebagai kekuatan yang mengawasi jalannya pemilu di setiap TPS.